(Senin, 10 Oktober 2022) Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Bapak Dian Fris Nalle, S.H., M.H. menerima Kunjungan Kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Bapak Edyward Kaban, S.H., M.H
Acara ini dimulai sekitar Pukul 12.30 WIT sampai dengan selesai dan berlokasi di Aula Kejaksaan Negeri Ambon. Adapun yang turut mendampingi Kajati Maluku dalam kunjungannya yaitu Wakajati Maluku, Bapak Agoes Soenanto Prasetyo, S.H., M.H., Asisten Tindak Pidana Khusus, Bapak Triono Rahyudi S.H., M.H, Asisten Intelijen, Bapak Muji Martopo, S.H.,M.Hum. beserta rombongan Kejati Maluku
Dalam acara tersebut terdapat pengarahan dari Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi yaitu:
– Melakukan kunjungan di setiap bidang, dan mendorong agar dapat ditingkatkan kinerja pada masing-masing bidang
– Jajaran intelijen agar berkoordinasi dengan stakeholder lain untuk menyelesaikan permasalahan contohnya permasalahan kenaikan BBM saat ini
– Jajaran pidum agar melaporkan perkara-perkara kepada Kejati lalu Kejati akan melaporkan kepada Kejagung supaya pihak Kejagung cepat mendapatkan informasi
– Para jaksa yg bersidang agar setiap pengajuan jangan terlalu dekat dengan pembacaan tuntutan supaya tidak terburu-buru dan jangan ada perkara yang berlarut larut, serta perhatikan domisili saksi-saksi pada saat pemeriksaan saksi di persidangan
– Mengenai barang bukti yang sudah inchracht agar segera di eksekusi, yang dikembalikan segera dikembalikan, yang perlu dimusnahkan segera dimusnahkan dan apabila harus dilelang maka secepatnya dilelang
– Mengenai program RJ supaya perkara yang bisa di lakukan RJ agar secepatnya melakukan RJ supaya tidak melewati batas waktunya
– Jajaran pidsus supaya program yang ada dalam anggaran jangan sampai kosong dan semua anggaran dapat terserap, apabila perkara nya menyangkut TPPU segera di arahkan kepada TPPU nya
– Jajaran pembinaan untuk dapat memperhatikan pegawai agar masuk tepat waktu dan tolong perhatikan absennya agar setiap pegawai yang akan keluar kota tolong dilaporkan kepada Kajari
– Jajaran datun agar diperbanyak lagi MOU dengan stakeholder untuk pendampingan hukum
